Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan

UU no 10 thn 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No: 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank sbb:

Bank Umum

Pendirian : Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh:
WNI dan atau Badan Hukum Indonesia
WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum asing secara kemitraan
Prosedur Pendirian :
Sekurang-kurangnya sebesar 3.000.000.000.000
Bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok,wajib dan hibah
Modal disetor yang berasal dari WNA / badan hukum asing adalah setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor di bank

Pemberian izin :

Persetujuan Prinsip : persetujuan untuk melaksanakan persiapan pendirian bank, sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang ditentukan dengan melampiri :
Rancangan pendirian badan hukum
Data kepemilikan
Rencana susunan organisasi
Rencana kerja untuk tahun pertama
Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum
Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas
Izin usaha: izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan, diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia dengan melampiri :
Akta pendirian badan hukum
Data kepemilikan daftar pemegang saham daftar anggota
Daftar susunan dewan komisaris dan direksi
Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja
Bukti pelunasan modal disetor
Bukti kesiapan operasional
Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas
Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi
Surat penyataan dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga sesuai ketentuan
Surat pernyataan dari direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain

Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia tertinggi –tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih berupa :

Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum daerah atau perusahaan daerah
Penjumlahan dari simpanan pokok,wajib,hibah,modal penyertaan,dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian

Bank Perkreditan Rakyat

Pendirian dan kepemilikan BPR:
BPR didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama oleh ketiganya.
BPR yang badan hukumnya Perseroan terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan karena penerbitan saham

Jenis Bank Menurut Target Pasar