SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh:

1. Faktor Internal: kondisi fisik (iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, system politik, dan peran pemerintah dalam pembangunan
2. Faktor eksternal: perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global

Mengapa Malaysia, Hongkong, India dan Singapora yang dijajah oleh Inggris mengalami pembangunan yang lebih maju di bandingkan dengan Indonesia yang dijajah oleh Belanda?. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak ditentukan oleh siapa penjajahnya, tapi ditentukan oleh:

• Orientasi politik
• Sistem ekonomi
• Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah

Sejarah Ekonomi Indonesia.

1. Pemerintahan Orde Lama

Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

a) Periode 1945 – 1950.

b) Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

Banyak partai politik

Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB

8 kali perubahan kabinet:

1. Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
2. Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
3. Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
4. Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
5. Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
6. Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
7. Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
8. Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

• Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
• Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
• Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965

Pemerintahan Orde Baru

Sejak Maret 1966. Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Kondisi perekonomian Indonesia:

(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar

(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor

(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya

(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan

(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk

(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun


Prioritas kebijakan ekonomi:

(a) Memerangi hiperinflasi

(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)

(c) merehabilitasi prasaran perekonomian

(d) Peningkatan ekspor

(e) Penyediaan lapangan kerja

(f) Mengundang investor asing


Program ekonomi orde baru mencakup:

(a)Jangka pendek

• Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
• Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
• Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
• Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi