Transportasi air

Transportasi air memiliki peran yang sangat penting di beberapa wialyah Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang luas terutama pada daerah-daerah pedalaman yang tidak dapat terjangkau dengan trasnportasi darat. Pada saat ini perkembangan transportasi air mengalami penurunan pengguna akibat perkembangan transporasi darat yang pesat. Luas perairan yang dimiliki Indonesia seluas 7,9 km² bisa menjadikan Indonesia sebagi negara dengan basis kekuatan pelayaran kerakyatan untuk mengembangkan ekonominya. Namun sayangnya pelayaran Indonesia ini mendorong kekurangan devisa yang masuk disebabkan pembayaran ongkos pengiriman kepada perusahaan yang dimiliki oleh negara lain. Kekurangan ini menjadi kendala bagi perkembangan pelayaran di Indonesia.

Sistem transportasi air tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi umumnya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dimilki oleh daerah dan mempunyai proses perkembangan wilayah yang hendak memperluas jangkauan pemasaran dana pelayanan dalam menunjang berbagai sektor kegiatan sosial ekonomi di setiap titik serta merangsang timbulnya aktivitas-aktivitas baru dalam perekonomian daerah. Sistem lalulintas sungai dan antar pulau di Indonesia merupakan salah satu sistem transportasi yang secara tradisional digunakan untuk berbagai kepentingan baik dari pedalaman (rural) menuju muara sungai dan selanjutnya akan disambung dengan lalulintas kapal skala kecil antar pulau.

Dalam perencanaan, akan dilakukan perbaikan infrastruktur dan sarannya hingga pelayanan rakyat dapat kembali bangkit dan menjadi transportasi andalan masyarakat pada wilayah-wilayah yang aksesibilitas ke wialyah lain harus melalui sungai.

Perkembangan transportasi darat dan transportasi air tidak selamnaya merupakan suatu persaingan hal ini disebabkan adanya beberapa wialyah yang tidak dapat terjangkau dengan transportasi darat yaitu pada daaerah-daerah pedalaman melihat letak daerah-daerah yang masih berupa kepulauan-kepulauan kecil. Banyak sungai yang mengalami pengeringan di musim kemarau sehingga tidak dapat dilayari sedangkan kondisi jalan darat banyak yang rusak diakibatkan beban berlebih yang diterima oleh jalan. Transportasi air banyak diandalkan bagi kalangan ndustri dan pertanian untuk membawa barang dagangan ke daerah-daerah pedalaman. Permasalahan lain yang muncul adalah menurunnya jumlah angkutan penumpang maupun barang dari tahun ke tahun.

Penyelenggaraan transportasi air pedesaan di Indonesia masuk dalam sektor Pelayaran rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam beberapa undang-undang atau peraturan dari pusat untuk memberikan arahan operasional di lapangan.

 Penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat diatur dalam :

a.        Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang tertuang dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 yang berisi mengenai peran pelayaran rakyat sebagai usaha rakyat yang bersifat tradisional, mempunyai peranan penting dan mempunyai karakteristik tersendiri.

b.        Mengenai pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang RI no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah yang tertuang pada pasal 8 diantaranya berisi menegnai Dasar Pengenaan Pajak di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di Atas Air dan objek pajak kendaraan di atas air meliputi; kendaraan dengan ukuran isi kotor kurang dari 20M3 atau kurang dari 7GT, kendaraan liar untuk pesiar dan kendaraan air untuk kepentingan angkutan perairan daaratan.

Keadaan di lapangan beberapa hal yang lepas dari pengamtan pemerintah, misal pemungutan pajak-pajak yang tidak diatur dengan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pajak-pajak tersebut disepakati oleh asosiasi pengusaha angkutan sungai setempat.

Pemerintah mengusulkan pajak untuk kapal-kapal dengan kekuatan kurang dari 7GT dihilangkan dan ini merupakan gagasan yang baik untuk mendukung perkembangan transportasi air di pedesaan. Saat ini juga pemerintah sedang  membuat rancangan Undang-undang mengenai Pelayaran yang berisi kapal, pengukuran kapal, pendaftaran dan kebangsaan kapal Indonesia, keselamatan daan navigasi kapal, peti kemas, pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.

Isu mengenai otonomi daerah menunjukkan kewenangan pembinaan terhadap transportasi air ini di tangan daerah lokal melalui suatu asosiasi seperti GASDAP (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan ) untuk tingkat kabupaten.

Kebijakan nasional membuat beberapa strategi kebijakan :

a.       Pengembangan jaringan pelayaran,

b.      Pengembangan prasarana,

c.       Modernisasi prasarana,

d.      Peningkatan pelayaran,

Di Indonesia terjadi kelangkaan pembiayaan untuk pengembangan prasarana tarnsportasi air ini karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap moda ini. Keadaan ini menyebabkan para investor kurang berminat terhadap usaha pengembangan tersebut.

Studi transportasi air perdesaan di Indonesia memberikan gambaran mengenai kondisi fisik dan infrastruktur serta fasilitas pada transportasi air dipedalaman. Dipandang dari sisi kebijakan, penerapan yang terjadi di daerah masih dikendalikan oleh pemerintah setempat. Pengaturan dari pemerintah masih mencakup untuk kapal-kapal pelayaran. Kepedulian ini akan memberikan pencerahan dalam pengemabngan transportasi air perdesaan yang masih menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia yang berdomisili di pulau-pulau terpencil.

Masalah terkait dengan kerjasama antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengindikasikan beberapa isu terkait dengan operasional dana kelembagaan yang ada saat ini. Beberapa permasalahan muncul namun solusi belum dapat diperoleh terbentur dengan adanya Undang-undang Otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan semakin berlarutnya masalah dan mengahambat dalam penyelenggaraan pembangunan di Koridor Kapuas.

Perkembangan transportasi di daerah ini menumpu pada sektor darat, air, dan udara. Kondisi geografis propinsi Kalimantan Barat yang wilayahnya banyak terdapat sungai besar yang dapat dilayari. Sungai Kapuas merupakan sungai yang terbesar menjadi urat nadi peneyelenggaraan transportasi di propinsi ini. Masyarakat pedalaman yang bermukim di daerah sungai sangat mengandalkan keberadaan sarana dan prasarana air ini.

Permasalahan yang terjadi pada Sungai Kapuas yang melintasi banyak Kabupaten ini tidak bisa dianggap ringan, keberadaanya akan mempengaruhi kondisi antar wilayah dalam propinsi. Saat ini penurunan muka air Sungai Kapuas sudah berada kondisi yang mengkhawatirkan. Ini semakin ditunjukkan jumlah angkutan air yang menuju daerah hulu semakin menurun dari waktu ke waktu.

Keadaan ini perlu menjadi perhatian semua pihak mengingat peranan trnsportasi sungai ini terhadap mobilitas masyarakat dalam memeneuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.